Pasal 6

(1) Badan usaha yang akan memproduksi pupuk organik, pupuk hayati dan/atau pembenah tanah harus mendapat izin dari Bupati/ Walikota setempat. (2) Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.