Pasal 30

Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib: a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan IUTP-PP; b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta d. melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala paling kurang 12 (Dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.