Pasal 12

(1) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat merupakan lembaga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta. (2) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman, atau b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang pertanian, atau c. Instansi lingkup Badan Litbang pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura. (3) Lembaga penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan kesediaannya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hortikultura.