Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
regulation_id: "PERMEN_33_2019" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN" year: "2019" number: "33" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-33-2019" frbr_uri: "/akn/id/act/permentan/2019/33" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permentan-no-33-tahun-2019" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-33-2019
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen
Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 564), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai dokumen Karantina Tumbuhan berupa Phytosanitary Certificate (KT-10) mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2019
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
