Pasal 5

(1) Badan usaha yang memproduksi pupuk organik, pupuk hayati atau pembenah tanah harus mendapat izin dari Bupati/ Walikota setempat. (2) Bupati/Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.