Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENTAN Berlaku

Permentan No. 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 36/PERMENTAN/LB.070/8/2016 TENTANG
PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meminimalkan risiko pakan produk rekayasa genetik terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik; b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik memerlukan penyesuaian untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pengkajian keamanan pakan produk rekayasa genetik, serta mengikuti dinamika organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 767); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36/PERMENTAN/LB.070/8/2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 767), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah, serta setelah angka 11 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. 2. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 3. Pakan adalah bahan baku, bahan tambahan, dan bahan imbuhan atau campurannya yang berasal dari sumber hayati, mineral dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai pakan hewan dan/atau pakan ikan.
4. Pakan PRG adalah Pakan yang mengandung PRG. 5. Pengkajian adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait. 6. Pengkajian Risiko (Risk Assessment) PRG adalah Pengkajian kemungkinan terjadinya pengaruh merugikan pada lingkungan hidup, kesehatan manusia dan kesehatan Hewan yang ditimbulkan dari pengembangan dan pemanfaatan PRG berdasarkan penggunaan metode ilmiah dan statistik tertentu yang sahih. 7. Keamanan Pakan PRG adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan Hewan dan ikan akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan Pakan PRG.

  1. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disingkat KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, menteri berwenang, dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.

  2. Tim Teknis Keamanan Hayati Pakan Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya disebut TTKH Pakan adalah tim yang dibentuk oleh KKH PRG dan diberi tugas membantu KKH PRG dalam melakukan evaluasi dan Pengkajian teknis keamanan hayati serta kelayakan pemanfaatan Pakan PRG.

  3. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

  4. Hari adalah hari kalender.

  5. Pemohon adalah badan usaha, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah yang mempunyai bidang usaha atau tugas berkaitan dengan Pakan PRG.

  6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 (1) Untuk memperoleh sertifikat Keamanan Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan sesuai dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh badan usaha, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. badan usaha:
1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. nama perusahaan;
3. akta pendirian dan perubahannya;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. nama pimpinan; dan 6. alamat perusahaan; b. perguruan tinggi:
1. nama perguruan tinggi;
2. akta pendirian dan perubahannya;
3. alamat perguruan tinggi;
4. nama pimpinan;
5. nama peneliti; dan
6. surat penugasan; dan

c. instansi pemerintah:
1. nama instansi pemerintah; 2. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan bahwa instansi pemerintah mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Pakan PRG yang dimohonkan; 3. nama pimpinan unit kerja; 4. alamat instansi pemerintah; 5. surat penugasan; dan 6. nama peneliti.

  1. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk dilakukan Pengkajian, Pemohon harus melengkapi persyaratan teknis berupa informasi genetik Pakan PRG dan informasi Keamanan Pakan PRG.
(2) Informasi genetik Pakan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. deskripsi umum Pakan PRG;
b. deskripsi inang dan penggunaannya sebagai Pakan PRG;
c. deskripsi organisme donor;
d. deskripsi modifikasi genetik; dan
e. karakterisasi modifikasi genetik. (3) Informasi Keamanan Pakan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesepadanan substansial;
b. perubahan nilai nutrisi;
c. toksisitas; dan
d. pertimbangan lain-lain.
(4) Informasi genetik Pakan PRG dan informasi Keamanan Pakan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan. (5) Dalam hal Pakan PRG berasal dari luar negeri selain harus dilengkapi dengan informasi genetik Pakan PRG dan informasi keamanan Pakan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
a. surat keterangan yang menyatakan Pakan PRG telah dizinkan untuk diperdagangkan secara bebas (certificate of free trade) di negara asalnya; dan
b. dokumen Pengkajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang di mana Pengkajian Risiko (Risk Assessment) PRG pernah dilakukan.

  1. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 (1) KKH PRG setelah selesai melakukan Pengkajian Keamanan Pakan PRG menyampaikan rekomendasi Keamanan Pakan PRG kepada Menteri Pertanian berupa rekomendasi:
a. aman Pakan PRG; atau b. tidak aman Pakan PRG. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian: a. menerbitkan sertifikat Keamanan Pakan PRG dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian, dalam hal Pakan PRG dinyatakan aman; atau b. menyampaikan rekomendasi penolakan disertai alasan penolakannya kepada Pemohon, dalam hal Pakan PRG dinyatakan tidak aman. (3) Sertifikat Keamanan Pakan PRG dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan format yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

  1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A (1) Kepemilikan sertifikat Keamanan Pakan PRG dapat beralih dalam hal pemegang sertifikat Keamanan Pakan PRG yang merupakan: a. badan usaha mengalami penggabungan, peleburan, atau pemisahan; b. perguruan tinggi mengalami perubahan; atau c. instansi pemerintah mengalami pengubahan baik penggabungan, pemisahan, dan/atau penggantian nomenklatur. (2) Badan usaha, perguruan tinggi, atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan peralihan kepemilikan sertifikat Keamanan Pakan PRG kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan sesuai dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan persyaratan: a. dokumen peralihan kepemilikan, untuk: 1. badan usaha, berupa: a) akta notaris tentang penggabungan, peleburan, atau pemisahan bagi badan usaha; dan

b) dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. perguruan tinggi, berupa: a) statuta perguruan tinggi; b) akta notaris khusus untuk perguruan tinggi swasta; dan c) dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. instansi pemerintah, berupa: a) peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan; dan b) dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sertifikat Keamanan Pakan PRG yang akan dialihkan; dan c. surat pernyataan bahwa Pakan PRG tersebut sesuai dengan Pakan PRG yang telah dikaji keamanannya dan mendapatkan rekomendasi keamanan Pakan PRG.

Pasal 11B (1) Kepala Badan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, harus telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3). (2) Apabila dalam pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran, permohonan dikembalikan kepada Pemohon; atau b. dinyatakan telah lengkap dan benar oleh Kepala Badan, diterbitkan perubahan sertifikat Keamanan Pakan PRG dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian. (3) Perubahan sertifikat Keamanan Pakan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan telah lengkap dan benar.

  1. Pasal 12 dihapus.

  2. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik, dihapus.

Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan Pengkajian Keamanan Pakan PRG yang telah diajukan dan sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik, dan dilakukan penerbitan sertifikat Keamanan Pakan PRG oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian; dan b. sertifikat Keamanan Pakan PRG yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/ 8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж