Pasal 19

(1) Apabila standar mutu benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b belum ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada standar mutu benih kerabat terdekat. (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dimasukkan ke wilayah Negara Republik INDONESIA, Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN standar mutu benih.