PERMENTAN Berlaku

Permentan No. 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - JDIH BPK

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026 9999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2 (1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas: a. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi; b. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner; c. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian; d. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian; e. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian; f. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian; g. Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian;
h. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;

i. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang; j. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia; k. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi; l. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran; m. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika; n. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias; o. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika; p. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik; q. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; r. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat; s. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma; t. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak; u. Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar;
v. Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil; w. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk; x. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian; y. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa; z. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian; aa. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; bb. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian; dan
cc. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian. (2) Bagan susunan organisasi UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Tanaman Padi

Pasal 3 (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dipimpin oleh kepala.

Pasal 4 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pertanian tanaman padi; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; d. pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber dan pusat benih padi; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman padi dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

Pasal 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

Bagian Kedua
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Pasal 9 (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; d. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; e. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Pasal 13

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Bagian Ketiga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian

Pasal 15

(1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 16

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; d. pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian; e. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian; f. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 18

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Bagian Keempat Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Mekanisasi Pertanian

Pasal 20

(1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 21

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan

dan modernisasi mekanisasi pertanian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, daya saing, dan modernisasi mekanisasi pertanian; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; d. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian; e. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

Pasal 23

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Kelima Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Pascapanen Pertanian

Pasal 25

(1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 26

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
d. pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian;
e. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
f. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Pasal 28

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Bagian Keenam Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi
dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pasal 30

(1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan; (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 31

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
d. pengelolaan produksi benih sumber, hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
e. pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bank gen pertanian;
f. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
g. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Pasal 33

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

Bagian Ketujuh Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian

Pasal 35

(1) Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 36

Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian;
b. pelaksanaan analisis model pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; c. pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis, dan diseminasi serta pemantauan kepatuhan standar di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian;
d. pelaksanaan pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber;
e. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; f. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.

Pasal 38

Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39

Bagian Kedelapan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Pasal 40

(1) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 41

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; b. pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
c. pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;

d. pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
e. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
h. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 43

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

Bagian Kesembilan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang

Pasal 45

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang dipimpin oleh kepala.

Pasal 46

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 47

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka kacang; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka kacang; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka kacang; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka kacang dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.

Pasal 49

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 50

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.

Bagian Kesepuluh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia

Pasal 51

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia dipimpin oleh kepala.

Pasal 52

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 53

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman serealia.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman serealia; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman serealia; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman serealia; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman serealia; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman serealia dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman serealia; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia.

Pasal 55

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Bagian Kesebelas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

Pasal 57

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dipimpin oleh kepala.

Pasal 58

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 59

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi. Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka umbi;
c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka umbi;
d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi;
e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka umbi dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.

Pasal 61

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 62

Bagian Kedua Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

Pasal 63

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran dipimpin oleh kepala.

Pasal 64

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 65

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran. Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman sayuran; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman sayuran; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman sayuran; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman sayuran dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.

Pasal 67

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 68

Bagian Ketiga Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika

Pasal 69

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika dipimpin oleh kepala.

Pasal 70

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 71

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika. Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman buah tropika; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman buah tropika; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman buah tropika dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika.

Pasal 73

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 74

Bagian Keempat Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

Pasal 75

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias dipimpin oleh kepala.

Pasal 76

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 77

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman hias; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman hias; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman hias; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman hias dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias.

Pasal 79

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 80

Bagian Kelima Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk
dan Buah Subtropika

Pasal 81

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dipimpin oleh kepala.

Pasal 82

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 83

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman jeruk dan buah subtropika; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman jeruk dan buah subtropika dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

Pasal 85

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 86

Bagian Keenam Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah,
Obat, dan Aromatik

Pasal 87

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dipimpin oleh kepala.

Pasal 88

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 89

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Balai dan Pengujian dan Perakitan Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat, dan aromatik; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat, dan aromatik; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat, dan aromatik dan penilaian kesesuaian; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat, dan aromatik; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

Pasal 91

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 92

Bagian Ketujuh Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri
dan Penyegar

Pasal 93

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dipimpin oleh kepala.

Pasal 94

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 95

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman industri dan penyegar;
c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;
e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Pasal 97

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98

Bagian Kedelapan Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

Pasal 99

(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dipimpin oleh kepala.

Pasal 100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 101
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat.

Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman pemanis dan serat; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman pemanis dan serat;
d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman pemanis dan serat;
e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pemanis dan serat dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

Pasal 103
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 104
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

Bagian Kesembilan Belas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Pasal 105
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dipimpin oleh kepala.

Pasal 106
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 107
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma.

Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman palma; c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman palma; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman palma; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman palma dan penilaian kesesuaian;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Pasal 109
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 110
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Bagian Kedua Puluh Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

Pasal 111
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dipimpin oleh kepala.

Pasal 112
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 113
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan unggas dan aneka ternak.

Pasal 114
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan unggas dan aneka ternak; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian unggas dan aneka ternak; c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan unggas dan aneka ternak; d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian unggas dan aneka ternak; e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia unggas dan aneka ternak dan penilaian kesesuaian;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan unggas dan aneka ternak; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Pasal 115
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 116
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Bagian Kedua Puluh Satu Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

Pasal 117
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar dipimpin oleh kepala.

Pasal 118
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 119
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia besar.

Pasal 120
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia besar; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian ruminansia besar;
c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan ruminansia besar;
d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian ruminansia besar;

e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia besar dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia besar; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.

Pasal 121
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 122
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.

Bagian Kedua Puluh Dua Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil

Pasal 123
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dipimpin oleh kepala.

Pasal 124
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 125
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil.

Pasal 126
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian ruminansia kecil;
c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan ruminansia kecil;

d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian ruminansia kecil;
e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia kecil dan penilaian kesesuaian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

Pasal 127
Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 128
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

Bagian Kedua Puluh Tiga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Pasal 129
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dipimpin oleh kepala.

Pasal 130
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 131
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang tanah dan pupuk.

Pasal 132
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang tanah dan pupuk;
b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;

c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;
d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanah dan pupuk dan penilaian kesesuaian;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Pasal 133
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 134
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Bagian Kedua Puluh Empat Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Pasal 135
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 136
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 137
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang lingkungan pertanian.

Pasal 138
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang lingkungan pertanian; b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian lingkungan pertanian;

c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian; d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia lingkungan pertanian dan penilaian kesesuaian; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

Pasal 139
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 140
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

Bagian Kedua Puluh Lima Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa

Pasal 141
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dipimpin oleh kepala.

Pasal 142
Balai Perakitan dan Pengujian Lahan Rawa secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 143
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang lahan rawa.

Pasal 144
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang lahan rawa;

b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian pertanian lahan rawa; c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian pertanian lahan rawa; d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia pertanian lahan rawa dan penilaian kesesuaian; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian lahan rawa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

Pasal 145
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 146
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

Bagian Kedua Puluh Enam Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

Pasal 147
(1) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 148
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 149
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian di bidang agroklimat dan hidrologi pertanian.

Pasal 150
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta

modernisasi pertanian di bidang agroklimat dan hidrologi pertanian;
b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia agroklimat dan hidrologi pertanian dan penilaian kesesuaian; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Pasal 151
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 152
Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi.

Bagian Kedua Puluh Tujuh Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pasal 153
(1) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 154
Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara teknis dibina oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 155
Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian.

Pasal 156
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; b. pelaksanaan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; c. pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 157
Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 158
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Bagian Kedua Puluh Delapan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Pasal 159
(1) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 160
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 161
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;

b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian; d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 162
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 163
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Bagian Kedua Puluh Sembilan Loka Penerapan Modernisasi Pertanian

Pasal 164
(1) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 165
Loka Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 166
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Loka Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, identifikasi kebutuhan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 167
Loka Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 168
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169
(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua tim; dan b. anggota tim. (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari kepala UPT. (6) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (7) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. (8) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170
(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2), dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 171
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 172
(1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 173
Dalam menyelenggarakan fungsi penerapan dan modernisasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 161, dan Pasal 166, Kepala Badan menyusun mekanisme dan proses bisnis antarunit organisasi terkait di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 174
Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 175
UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 176
Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 177
Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 178
(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 179
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI JABATAN

Pasal 180
(1) Kepala balai besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b. (2) Kepala balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b. (4) Kepala loka merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. (5) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 181
(1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas 40 (empat puluh) balai besar, 21 (dua puluh satu) balai, dan 3 (tiga) loka. (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 182
Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 183
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250); b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan

Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1104); dan c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 185
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250); b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1104); dan c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2026.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026... TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

A. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi

KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN
TATA USAHA

B. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

C. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA

D. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian

E. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA

F. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

G. Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian

KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA

H. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

I. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang

KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA

J. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia

K. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi