PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN
KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa untuk menjamin bahan pakan asal tumbuhan yang dimasukkan dari dan dikeluarkan ke wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi bahan pakan asal tumbuhan; b. bahwa pengaturan mengenai persyaratan pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. 2. Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum diolah yang digunakan untuk pembuatan Pakan. 3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri. 6. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah negara yang menghasilkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan. 7. Izin Pemasukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan yang selanjutnya disingkat SPP-RK adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 9. Izin Pengeluaran adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.

10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
13. Label adalah keterangan mengenai Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan, dan/atau merupakan bagian Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.
14. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
16. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala PPVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian, industri ransum makanan hewan, industri konsentrat makanan hewan dan perdagangan hasil pertanian.
19. Importir Umum adalah Pelaku Usaha yang melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk tujuan diperdagangkan.
20. Importir Produsen adalah Pelaku Usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran Pakan dan/atau produsen Pakan yang terintegrasi dengan budi daya.

BAB II PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 (1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan wajib ditujukan untuk pembuatan Pakan.

(2) Pelaku Usaha yang melakukan Pemasukan wajib memiliki: a. Izin Pemasukan; atau b. SPP-RK,
sebelum Bahan Pakan Asal Tumbuhan masuk ke dalam Daerah Pabean. (3) Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang diatur pemasukannya untuk penerbitan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan pos tarif/Harmonized System (HS), uraian barang, dan spesifikasi atau keterangan tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang diatur pemasukannya untuk penerbitan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan pos tarif/Harmonized System (HS), uraian barang, dan spesifikasi atau keterangan tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal terjadi perubahan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digunakan korelasi dengan kode HS yang terbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiba di Daerah Pabean dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean.

Pasal 3 (1) Izin Pemasukan dan SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri. (2) SPP-RK sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(3) Menteri memberikan mandat untuk menerbitkan Izin Pemasukan dan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4 (1) Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang wajib memiliki SPP-RK dan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor. (2) Jumlah dan alokasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri. (3) Usulan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 5 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. teknis; dan b. administrasi.

Bagian Kedua Persyaratan Pemasukan

Paragraf 1 Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Pemasukan

Pasal 6 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. Negara Asal; b. mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan c. Kemasan dan Label.

Pasal 7 (1) Pemenuhan persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan surat keterangan asal atau Certificate of Origin (CoO). (2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
a. jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. jumlah Pemasukan; c. nama produsen atau eksportir; dan d. Negara Asal.

Pasal 8 (1) Persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pemenuhan persyaratan berdasarkan Standar Nasional Indonesia. (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan persyaratan dilakukan berdasarkan persyaratan teknis minimal. (3) Dalam hal belum terdapat persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan persyaratan dilakukan melalui pengujian Bahan Pakan Asal Tumbuhan berdasarkan parameter uji minimal: a. kadar air; b. kadar abu; c. protein kasar; d. lemak kasar; dan e. serat kasar. (4) Persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dibuktikan dengan hasil uji mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dalam Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) dari otoritas atau lembaga independen Negara Asal untuk setiap Pemasukan.

Pasal 9 (1) Persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus asli dari Negara Asal dan disegel. (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. pemasangan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal; b. diberikan nomor jelas; dan c. kondisi tetap utuh sampai tiba di tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 Persyaratan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c minimal memuat informasi mengenai: a. jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. nama produsen atau eksportir;
c. Negara Asal; dan d. berat bersih atau isi bersih.

Pasal 11 (1) Pemenuhan persyaratan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan: a. mencantumkan Label pada atau dalam Kemasan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan b. wajib menggunakan atau melengkapi Label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan informasi mengenai: a. jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. nama dan alamat produsen atau eksportir;
c. Negara Asal; dan d. berat bersih atau isi bersih.

Pasal 12 Persyaratan Kemasan dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikecualikan terhadap Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimuat dalam kapal curah.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan

Pasal 13 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang diusulkan pemasukannya oleh Pelaku Usaha; dan b. Negara Asal.

Paragraf 3 Persyaratan Administrasi Penerbitan Izin Pemasukan

Pasal 14 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a. NIB; b. identitas diri pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan (Kartu Tanda Penduduk/ Paspor); c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; e. profil perusahaan untuk Pemasukan sesuai Format-1.1; f. surat permohonan sesuai dengan Format-1.2;
g. surat pernyataan bermeterai menerangkan Pemasukan hanya untuk pembuatan Pakan sesuai dengan Format-1.3; h. surat pernyataan bermeterai kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang masih berlaku, sesuai dengan Format-1.4; dan i. rencana distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai dengan Format-1.5; j. surat pernyataan bermeterai menerangkan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-1.6; k. invois;
l. surat keterangan asal atau Certificate of Origin (CoO); m. hasil uji mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (Certificate of Analysis atau Certificate of Quality); n. informasi detail barang yang dikirim (Packing List); dan
o. Certificate of Weight. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berlaku untuk periode 3 (tiga) bulan.
(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf o harus memiliki nomor acuan yang sama dan menunjukkan saling keterkaitan antardokumen. (5) Informasi detail barang yang dikirim (Packing List) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n memuat informasi mengenai:
a. jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan; b. nomor kontainer; c. nama produsen atau eksportir; d. Negara Asal; dan
e. berat bersih/isi bersih.
(6) Informasi mengenai nomor kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikecualikan untuk Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimuat dalam kapal curah. (7) Jika terjadi perubahan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, Pelaku Usaha harus melakukan pembaharuan persyaratan administrasi.

Paragraf 4 Persyaratan Administrasi Penerbitan Surat Pertimbangan
Penetapan Rencana Kebutuhan

Pasal 15 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. NIB; b. identitas diri pimpinan perusahaan atau kuasa dari pimpinan perusahaan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor); c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir; e. profil perusahaan untuk Pemasukan sesuai dengan Format-1.1; f. surat permohonan Pemasukan sesuai dengan Format-1.2.1; g. surat pernyataan bermeterai menerangkan Pemasukan hanya untuk pembuatan Pakan sesuai dengan Format-1.3; h. surat pernyataan bermeterai kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan, sesuai dengan Format-1.4; i. rencana distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai dengan Format-1.5;
j. surat pernyataan bermeterai menerangkan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-1.6; dan k. surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai dengan Format-1.7. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). (3) Jika terjadi perubahan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, Pelaku Usaha harus melakukan pembaharuan persyaratan administrasi. (4) Format-1.1 sampai dengan Format-1.7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16 (1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ditujukan untuk pembuatan Pakan. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(3) Jika dipersyaratkan oleh negara tujuan, Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan Izin Pengeluaran dari Menteri.
(4) Menteri memberikan mandat untuk menerbitkan Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 17 Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan: a. teknis; dan b. administrasi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengeluaran

Paragraf 1 Persyaratan Teknis

Pasal 18 (1) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibuktikan dengan dokumen Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ).
(2) Dokumen Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dari laboratorium yang melayani uji dan analisa di bidang Bahan Pakan atau Pakan. (3) Parameter uji yang tercantum dalam Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan pada Standar Nasional Indonesia dan/atau parameter yang disyaratkan oleh negara tujuan. (4) Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. belum terdapat Standar Nasional Indonesia, parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau parameter yang disyaratkan oleh negara tujuan; atau b. belum terdapat Persyaratan Teknis Minimal, dilakukan pengujian dengan parameter uji minimal kadar air, kadar abu, protein kasar, lemak kasar dan serat kasar dan/atau parameter yang disyaratkan oleh negara tujuan. (5) Parameter uji yang tercantum dalam Certificate of Analysis (CoA) atau Certificate of Quality (CoQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan pada ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 2 Persyaratan Administrasi

Pasal 19 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
a. NIB; b. profil perusahaan sesuai Format-1.1; dan c. surat permohonan Izin Pengeluaran sesuai dengan Format-1.2.2. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan pada saat permohonan Izin Pengeluaran pertama kali. (3) Jika terjadi perubahan pada persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha harus melakukan pembaruan persyaratan administrasi. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan pada setiap pengajuan permohonan Izin Pengeluaran. (5) Format-1.1 dan Format-1.2.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMASUKAN,
SURAT PERTIMBANGAN PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN, DAN IZIN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin Pemasukan dan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20 Pelaku Usaha mengajukan: a. permohonan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui sistem elektronik Kementerian Pertanian; atau b. permohonan SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui SINAS NK yang diteruskan ke sistem elektronik Kementerian Pertanian.

Pasal 21 (1) Permohonan penerbitan Izin Pemasukan dan SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan verifikasi oleh unit kerja Kementerian Pertanian. (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. PPVTPP; dan
b. unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
sesuai dengan jenis dan tingkat verifikasi.

(3) Jenis dan tingkat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan persyaratan administrasi; dan
b. kajian teknis administratif.

Paragraf 2 Permohonan Izin Pemasukan

Pasal 22 (1) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal secara daring melalui Kepala PPVTPP. (2) Permohonan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Izin Pemasukan dapat dilakukan secara manual.
(4) Pengajuan permohonan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23 (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dilakukan paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 24 Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dinyatakan: a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; atau b. lengkap dan benar, permohonan diterima.

Pasal 25 Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring.

Pasal 26 (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 24 huruf b disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring.

(2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kajian persyaratan teknis.
(3) Kajian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memeriksa pemenuhan dan kesesuaian persyaratan teknis paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 27 Dalam hal hasil kajian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dinyatakan: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai, dilakukan perbaikan permohonan; atau b. memenuhi dan sesuai, permohonan diterima.

Pasal 28 (1) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan perbaikan secara daring. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan 3 (tiga) kali melakukan perbaikan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari. (3) Permohonan yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penolakan. (4) Permohonan Izin Pemasukan yang telah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh Pelaku Usaha sebagai permohonan baru.

Pasal 29 (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diterbitkan Izin Pemasukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk keputusan. (2) Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai: a. nomor Izin Pemasukan dan tanggal terbit;
b. nomor dan tanggal surat permohonan; c. NIB, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat pemohon;
d. Negara Asal;
e. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan dalam satuan Metrik Ton (MT); f. pos tarif/Harmonized System (HS); g. pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar; dan h. masa berlaku Izin Pemasukan.

Pasal 30 Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha secara daring paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 31 (1) Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin ditetapkan.

(2) Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3) Pemasukan harus dilakukan selama masa berlaku Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32 (1) Dalam mengajukan permohonan Izin Pemasukan Pelaku Usaha wajib memperhatikan waktu pengajuan permohonan dengan waktu pemrosesan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 serta waktu tiba Bahan Pakan Asal Tumbuhan di Daerah Pabean. (2) Pelaku Usaha wajib melaksanakan Pemasukan: a. sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam Izin Pemasukan yang diterbitkan;
b. tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah yang ditetapkan dalam Izin Pemasukan yang diterbitkan; dan c. sesuai dengan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar yang ditetapkan dalam Izin Pemasukan yang diterbitkan. (3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor dan tanggal Izin Pemasukan di dalam dokumen pemberitahuan pabean impor untuk setiap kali Pemasukan.

Paragraf 3 Permohonan Surat Pertimbangan Penetapan
Rencana Kebutuhan

Pasal 33 (1) Pengajuan permohonan SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal melalui SINAS NK yang diteruskan ke sistem elektronik Kementerian Pertanian. (2) Permohonan penerbitan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (3) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan permohonan penerbitan SPP-RK dapat dilakukan secara manual.
(4) Pengajuan permohonan penerbitan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 (1) Menteri menetapkan prosedur operasional standar dan janji layanan pelaksanaan verifikasi permohonan penerbitan SPP-RK.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penetapan prosedur operasional standar dan janji layanan pelaksanaan verifikasi pada unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 35 (1) PPVTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melakukan pemeriksaan administrasi. (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan permohonan penerbitan SPP-RK.

Pasal 36 (1) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ternyata tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sah sesuai dengan persyaratan administrasi, permohonan penerbitan SPP-RK ditolak. (2) Penolakan permohonan penerbitan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha Lainnya disertai alasan penolakan secara daring melalui SINAS NK.

Pasal 37 Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ternyata lengkap, benar, dan sah sesuai dengan persyaratan administrasi, permohonan penerbitan SPP-RK disampaikan secara daring oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38 (1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menugaskan unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan kajian teknis administratif. (2) Kajian teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis.

Pasal 39 (1) Apabila hasil kajian teknis administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan sesuai hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ternyata memenuhi persyaratan teknis, Direktur Jenderal: a. menerbitkan SPP-RK; dan
b. menyampaikan kepada Kepala PPVTPP.
(2) Kepala PPVTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan SPP-RK kepada Pelaku Usaha secara daring melalui SINAS NK.

Pasal 40 (1) Apabila hasil kajian teknis administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, dilakukan penolakan permohonan penerbitan SPP-RK.

(2) Penolakan permohonan penerbitan SPP-RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring melalui SINAS NK.

Pasal 41 SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a minimal memuat data dan informasi mengenai:
a. nomor dan tanggal penerbitan SPP-RK; b. nama, alamat pemohon, dan alamat perusahan; c. nomor dan tanggal surat permohonan;
d. Negara Asal dan pelabuhan muat Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat diisi secara multi entry;
e. pelabuhan tujuan yang dapat diisi secara multi entry; i. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan dalam satuan Metrik Ton (MT); j. pos tarif/Harmonized System (HS); dan k. masa berlaku SPP-RK selama 1 (satu) tahun takwim.

Paragraf 4 Perubahan Surat Pertimbangan Penetapan
Rencana Kebutuhan

Pasal 42 Perubahan SPP-RK dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Pelaku Usaha, uraian barang, pos tarif/Harmonized System (HS), jumlah, satuan, Negara Asal, pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pengeluaran

Pasal 43 Untuk memperoleh Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pengeluaran setiap kali Pengeluaran.

Pasal 44 (1) Untuk memperoleh Izin Pengeluaran, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pengeluaran secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP.
(2) Permohonan Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan teknis dan administrasi. (3) Apabila terjadi keadaan kahar dan/atau gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Izin Pengeluaran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 45 (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dilakukan paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 46 Hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dinyatakan: a. tidak lengkap atau tidak benar, permohonan ditolak; atau b. lengkap dan benar, permohonan diterima.

Pasal 47 Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara daring.

Pasal 48 (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring. (2) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kajian persyaratan teknis.
(3) Kajian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memeriksa pemenuhan dan kesesuaian persyaratan teknis paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 49 Hasil kajian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dinyatakan: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai, dilakukan perbaikan permohonan; atau b. memenuhi dan sesuai, permohonan diterima.

Pasal 50 (1) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan perbaikan secara daring. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan 3 (tiga) kali melakukan perbaikan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari. (3) Pelaku Usaha yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penolakan. (4) Permohonan Izin Pengeluaran yang telah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh Pelaku Usaha sebagai permohonan baru.

Pasal 51 (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, diterbitkan Izin Pengeluaran oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk keputusan.

(2) Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat : a. nomor Izin Pengeluaran dan tanggal terbit;
b. nomor dan tanggal surat permohonan; c. NIB, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat pemohon; d. negara tujuan Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
e. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan dalam satuan Metrik Ton (MT); f. pos tarif/Harmonized System (HS); g. pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar di negara tujuan; dan h. masa berlaku Izin Pengeluaran.

Pasal 52 Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha secara daring paling lama 1 (satu) Hari.

Pasal 53 (1) Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin ditetapkan. (2) Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (3) Pengeluaran wajib dilakukan selama masa berlaku Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN, PELAPORAN,
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tindakan Karantina Tumbuhan

Pasal 54 (1) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 13 huruf b, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina tumbuhan. (2) Pemasukan dan Pengeluaran dilakukan tindakan karantina dan/atau pengawasan oleh pejabat karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Bagian Kedua Pelaporan Izin Pemasukan, Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan, dan Izin Pengeluaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 55 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pemasukan, SPP- RK, dan Izin Pengeluaran wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring.

Paragraf 2 Pelaporan Izin Pemasukan

Pasal 56 Laporan Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
a. laporan realisasi Pemasukan;
b. laporan distribusi atas Pemasukan.

Pasal 57 (1) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
(2) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dengan menyampaikan informasi minimal memuat: a. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean; b. jumlah realisasi Pemasukan; c. nilai realisasi Pemasukan; d. alamat tempat penyimpanan; dan e. nilai parameter uji mutu dan keamanan yang disyaratkan atas Bahan Pakan Asal Tumbuhan. (3) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dan wajib melampirkan dokumen:
a. Bill of Lading atau Airway Bill; dan b. dokumen pemberitahuan pabean impor. (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Pemasukan, Pelaku Usaha wajib mencantumkan alasan tidak merealisasikan Izin Pemasukan.

Pasal 58 (1) Laporan distribusi atas Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b wajib disampaikan untuk setiap Pemasukan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pemasukan. (2) Laporan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai: a. tanggal distribusi dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang didistribusikan ke pihak lain; b. jenis distribusi dan tujuan distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan c. nama, alamat dan contact person pihak yang memperoleh distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan. (3) Laporan distribusi atas Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Importir Produsen.

Paragraf 3 Pelaporan Surat Pertimbangan
Penetapan Rencana Kebutuhan

Pasal 59 (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPP-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib melaporkan laporan realisasi untuk setiap Pemasukan. (2) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
(3) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dengan menyampaikan informasi minimal memuat: a. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean; b. jumlah realisasi Pemasukan; c. nilai realisasi Pemasukan; d. alamat tempat penyimpanan; dan e. nilai parameter uji mutu dan keamanan yang disyaratkan atas Bahan Pakan Asal Tumbuhan. (4) Laporan realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dan wajib melampirkan dokumen:
a. Bill of Lading atau Airway Bill;
b. dokumen pemberitahuan pabean impor; c. invois; d. surat keterangan asal atau Certificate of Origin (CoO); e. hasil uji mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (Certificate of Analysis atau Certificate of Quality);
f. informasi detail barang yang dikirim (Packing List); dan g. Certificate of Weight. (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Pemasukan, Pelaku Usaha wajib mencantumkan alasan tidak merealisasikan Pemasukan.

Paragraf 4 Pelaporan Izin Pengeluaran

Pasal 60 (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran. (2) Laporan realisasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor. (3) Laporan realisasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring dengan menyampaikan informasi minimal mengenai:

a. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean; b. jumlah realisasi Pengeluaran; c. negara tujuan Pengeluaran; d. pelabuhan bongkar di negara tujuan dan pelabuhan muat; e. nama dan alamat perusahaan pengimpor di negara tujuan; dan f. nilai realisasi Pengeluaran. (4) Laporan realisasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara daring dengan melampirkan dokumen pemberitahuan pabean. (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan Pengeluaran, Pelaku Usaha wajib mencantumkan alasan tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 61 (1) Terhadap Pelaku Usaha yang melakukan Pemasukan dan Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan/atau insidental.

Pasal 62 (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan melalui: a. laporan Pelaku Usaha; atau b. inspeksi lapangan.
(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. laporan pengaduan dari masyarakat; b. dugaan penyimpanan terhadap persyaratan dan pemenuhan kewajiban; dan/atau
c. kebutuhan pemerintah.

Pasal 63 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh: a. Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan/atau b. Pengawas Mutu Pakan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
b. bupati/wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan

kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 64 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan setelah melalui Daerah Pabean.

Pasal 65 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66 (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pemasukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau c. tidak diterbitkan Izin Pemasukan dan/atau SPP- RK. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai kepada Pelaku Usaha untuk pelanggaran pertama. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai kepada Pelaku Usaha terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya sebesar: a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32; dan/atau c. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 59. (5) Pelaku Usaha yang dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat keterangan pelanggaran administratif dan wajib melakukan pembayaran denda administratif paling lambat 7 (tujuh) Hari. (6) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat keterangan pembayaran denda administratif. (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi berupa tidak diterbitkan Izin Pemasukan dan/atau SPP-RK berikutnya. (8) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali dan telah melakukan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi berupa tidak

diterbitkan Izin Pemasukan dan/atau SPP-RK berikutnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 67 (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 60 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda administratif. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai kepada Pelaku Usaha untuk pelanggaran pertama. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai kepada Pelaku Usaha terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya sebesar: a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau b. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 60. (5) Pelaku Usaha yang dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat keterangan pelanggaran administratif dan wajib melakukan pembayaran denda administratif paling lambat 7 (tujuh) Hari. (6) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat keterangan pembayaran denda administratif. (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi berupa tidak diterbitkan Izin Pengeluaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. rekomendasi atau Izin Pemasukan dan rekomendasi atau Izin Pengeluaran yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan b. permohonan rekomendasi atau Izin Pemasukan dan rekomendasi atau Izin Pengeluaran yang masih dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, masih mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Pasal 69 (1) Dalam hal Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) belum ditetapkan

dalam neraca komoditas, Pemasukan dapat direalisasikan berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan teknis. (2) Rekomendasi atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor. (3) Rekomendasi atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap proses pengajuan permohonan dan penerbitan SPP-RK belum dapat dilakukan melalui SINAS NK, proses pengajuan permohonan dan penerbitan SPP-RK dilakukan melalui sistem elektronik pada Kementerian Pertanian.

Pasal 71 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262), dinyatakan tetap berlaku, kecuali Standar Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan Standar Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 72 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/ PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2026

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

  Ѽ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DIATUR PEMASUKANNYA UNTUK PENERBITAN IZIN PEMASUKAN

NO JENIS BAHAN PAKAN URAIAN JENIS BAHAN PAKAN KODE HS 1 Cassava Chips - Feed Grade Umbi yang berasal dari tanaman ubi kayu (Manihot sp), berbentuk irisan atau kepingan yang dikeringkan
ex. 0714.10.11 2 Barley Grains - Feed Grade Barli ex. 1104.29.20

3 Oat Grains - Feed Grade Oat ex. 1104.22.00 4 Sorghum Grains - Feed Grade Sorghum ex. 1007.90.00 5 Buckwheat Grains - Feed Grade Buckwheat ex. 1008.10.00 6 Millet - Feed Grade Millet ex. 1008.29.00 7 Canary Seeds - Feed Grade Biji Canary ex. 1008.30.00 8 Oat Mill - Feed Grade Butiran oat yang digiling atau dipipihkan

1104.12.00 9 Biji Kedelai (Soyabean Grains) - Feed Grade Biji hasil tanaman dari kedelai (Glycine max), baik berbentuk pecah maupun tidak ex. 1201.90.00 10 Linseeds/Flaxseeds

• Feed Grade Biji rami (Linum sp), pecah maupun tidak. 1204.00.00 11 Canola Seed - Feed Grade Biji lobak atau colza yang mengandung asam erusat rendah, pecah maupun tidak. 1205.10.00 12 Rapeseeds - Feed Grade Biji lobak atau colza selain yang mengandung asam erusat rendah, pecah maupun tidak. 1205.90.00 13 Sunflower Seeds - Feed Grade Biji bunga matahari, pecah maupun tidak. 1206.00.00 14 Sesame Seeds - Feed Grade Biji wijen yang mengandung minyak, tidak dapat dimakan, pecah maupun tidak. 1207.40.90 15 Safflower Seeds - Feed Grade Biji dari tanaman safflower (Carthamus tinctorius), pecah maupun tidak 1207.60.00 16 Niger Seeds - Feed Grade Biji dari tanaman niger (Guizotia sp), pecah maupun tidak. ex. 1207.99.90 17 Lupine Seed - Feed Grade Biji dari tanaman lupine (Lupinus sp), pecah maupun tidak.

ex. 1207.99.90 18 Full Fat Soyabean Meal - Feed Grade Tepung halus dan tepung kasar dari kacang kedelai 1208.10.00

NO JENIS BAHAN PAKAN URAIAN JENIS BAHAN PAKAN KODE HS 19 Wheat Straw - Feed Grade Jerami tanaman gandum, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak. ex. 1213.00.00 20 Maize Stover/Corn Straw - Feed Grade Jerami tanaman jagung, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak. ex. 1213.00.00 21 Oat Straw - Feed Grade Jerami tanaman oat, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau dalam bentuk pelet maupun tidak. ex. 1213.00.00 22 Lucerne/Alfalfae Hay - Feed Grade Tanaman lucerne/alfalfa (Medicago sativa L) dalam bentuk tepung kasar dan pelet. ex. 1214.10.00

23 Lucerne/Alfalfae Hay - Feed Grade Tanaman lucerne/alfalfa (Medicago sativa L) selain dalam bentuk tepung kasar dan pelet. ex. 1214.90.00

24 Barley Hay - Feed Grade Rumput kering dari tanaman barley, dalam bentuk pelet maupun tidak. ex. 1214.90.00 25 Timothy (Meadow) Hay - Feed Grade Rumput kering dari tanaman timothy, dalam bentuk pelet maupun tidak ex. 1214.90.00 26 Sugarcane Top Hay - Feed Grade Rumput kering dari tanaman tebu (sugarcane), dalam bentuk pelet maupun tidak ex. 1214.90.00 27 Wheat Hay - Feed Grade Rumput kering dari tanaman gandum (wheat), dalam bentuk pelet maupun tidak ex. 1214.90.00 28 Oat Hay

Feed Grade Rumput kering dari tanaman oat, dalam bentuk pelet maupun tidak ex. 1214.90.00 29 Cane Molasses - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi atau pemurnian gula yang berasal dari tanaman tebu (Saccharum sp), tidak mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan 1703.10.90 30 Molasses - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi atau pemurnian gula yang berasal selain dari tanaman tebu (Saccharum sp) ex. 1703.90.90 31

Soya Protein Concentrate - Feed Grade Produk hasil ekstraksi protein dari biji tanaman kedelai (Glycine max) ex. 2106.10.00 32 Corn Protein Concentrate - Feed Grade Produk hasil ekstraksi protein dari biji tanaman jagung (Zea mays). ex. 2106.10.00 33 Maize/Corn Bran - Feed Grade Dedak dari hasil pemisahan biji jagung dengan kulit tipis bagian luar biji jagung (perikarp) dalam proses penggilingan jagung, berbentuk pellet maupun tidak. 2302.10.00 34 Poles Gandum (Wheat Pollard)

Feed Grade Hasil ikutan dari pengolahan biji gandum menjadi terigu yang sebagian besar terdiri dari kulit bagian dalam biji gandum (inner cuticle dan lapisan aleurone) yang terpisah dalam proses pembersihan dan penggilingan serta memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan wheat bran ex. 2302.30.10

NO JENIS BAHAN PAKAN URAIAN JENIS BAHAN PAKAN KODE HS 35 Dedak Gandum (Wheat Bran) - Feed Grade Hasil ikutan dari pengolahan biji gandum menjadi terigu yang sebagian besar terdiri dari kulit bagian luar biji gandum (outer cuticle dan lapisan aleurone) yang terpisah dalam proses pembersihan dan penggilingan serta memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan dengan wheat pollar. ex. 2302.30.10 36 Oat Hulls - Feed Grade Sekam hasil dari pemisahan biji oat (Avena sp) dengan kulit bagian luar (outer cuticle dan lapisan aleurone). ex. 2302.40.90

37 Soybean Hulls

Feed Grade Kulit tipis hasil samping dari ayakan biji kedelai (Glycine max) penggilingan kedelai, berbentuk pelet maupun tidak. ex. 2302.50.00 38 Guarmeal

Feed Grade Tepung hasil samping penggilingan biji tanaman Guar (Cyamopsis tetragonoloba). ex. 2302.50.00 39 Carob Meal - Feed Grade Tepung hasil samping penggilingan biji tanaman Carob (Ceratonia silique). ex. 2302.50.00 40 Cassava Residue Pellet - Feed Grade Residu dari pembuatan pati ubi kayu (Manihot sp), berbentuk pelet ex. 2303.10.10

41 Cassava Residue Meal - Feed Grade Residu dari pembuatan pati ubi kayu (Manihot sp), berbentuk selain pelet ex. 2303.10.10

42 Corn Gluten Meal -
Feed Grade Residu kering dari jagung setelah pemisahan sebagian besar dari pati dan lembaga, dan pemisahan dari dedak melalui proses yang digunakan dalam pengolahan sistem basah dari pati jagung atau sirup, atau dengan proses perlakukan enzimatik dari endosperm. Bahan (produk) dapat mengandung ekstraksi fermentasi jagung dan/atau tepung lembaga jagung. ex. 2303.10.90 43 Corn Gluten Feed - Feed Grade Bagian dari jagung pipilan yang tersisa dari proses pengolahan pati, gluten dan lembaga melalui proses pengolahan sistem basah dari pati jagung atau sirup. Bahan (produk) dapat atau tidak mengandung ekstraksi fermentasi jagung dan/atau tepung lembaga jagung (corn germ meal). ex. 2303.10.90 44 Distiller’s Dried Grains With Solubles (DDGS) - Feed Grade Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan dari jagung/ gandum/tebu dan atau tanaman lainnya untuk menghasilkan etanol. 2303.30.00

45 Bungkil Kacang Tanah (Ground Nut Meal) - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak kacang tanah, berbentuk pelet maupun tidak. 2305.00.00 46 Cotton Seed Meal -
Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji kapas (Gossypium sp), berbentuk pelet maupun tidak 2306.10.00 47 Linseed Meal/Flaxseed Meal

• Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji rami (Linum sp), berbentuk pelet maupun tidak 2306.20.00

NO JENIS BAHAN PAKAN URAIAN JENIS BAHAN PAKAN KODE HS 48 Bungkil Biji Bunga Matahari (Sunflower Seed Meal) - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji bunga matahari, berbentuk pelet maupun tidak. 2306.30.00 49 Bungkil Canola (Canola Meal) - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah, berbentuk pelet maupun tidak. 2306.41.10

50 Rapeseed Meal

Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji lobak selain yang mengandung asam erusat rendah, berbentuk pelet maupun tidak 2306.49.10 51 Coconut/Copra Meal - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari kelapa atau kopra (Cocos nucifera), berbentuk pelet maupun tidak 2306.50.00 52 Corn Germ Meal - Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari jagung, berbentuk pelet maupun tidak 2306.90.10 53 Sesame Seed Meal -
Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari wijen (Sesamun sp), berbentuk pelet maupun tidak ex. 2306.90.90 54 Niger Seed Meal -
Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak dari biji niger (Guizotia sp), berbentuk pelet maupun tidak ex. 2306.90.90 55 Soya Lecithin - Feed Grade Produk samping hasil ekstraksi minyak kedelai, berbentuk cair maupun tidak. ex. 2923.20.11

B. JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DIATUR PEMASUKANNYA UNTUK PENERBITAN SPP-RK

NO JENIS BAHAN PAKAN URAIAN JENIS BAHAN PAKAN KODE HS 1 Gandum Pakan (Wheat Grains) - Feed Grade Gandum bukan benih, tidak layak dikonsumsi oleh manusia 1001.99.99 2

Bungkil Kedelai (Soyabean Meal) -
Feed Grade Hasil samping dari industri ekstraksi minyak kedelai, berbentuk tepung kasar. 2304.00.29 Hasil samping dari industri ekstraksi minyak kedelai, berbentuk selain tepung kasar. ex. 2304.00.90

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi: 1. profil perusahaan untuk Izin Pemasukan/Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan/Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.1; 2. surat permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.2, surat permohonan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.2.1 dan surat permohonan Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.2.2; 3. surat pernyataan bermeterai Pelaku Usaha Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan Pakan sesuai Format-1.3; 4. surat pernyataan bermeterai kesanggupan Pelaku Usaha menyediakan gudang penyimpanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.4;
5. rencana Distribusi Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.5;
6. surat pernyataan bermeterai menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah sesuai Format-1.6; dan 7. surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai Format-1.7.

Format-1.1 sampai dengan Format-1.7 sebagai berikut:

FORMAT-1.1

PROFIL PERUSAHAAN UNTUK IZIN PEMASUKAN/SURAT PERTIMBANGAN PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN/IZIN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN 1 Nama Perusahaan : ………………………….................................. 2 Bentuk Badan Usaha : PT CV Fa Lainnya ……… 3 Alamat Perusahaan :
Jalan : ………………………….................................. Desa/Kelurahan : ………………………….................................. Kecamatan
: ………………………….................................. Kota/Kabupaten : ………………………….................................. Provinsi : ………………………….................................. Kode Pos : ………………………….................................. 4 Nomor Telepon : ………………………….................................. 5 Nomor Faksimile : ………………………….................................. 6 Contact Person Perusahaan :
Nama : ………………………….................................. Nomor HP : ………………………….................................. 7 Alamat Website : http://www.………………………….............. 8 Alamat E-mail : …………………………..................................

B. LEGALITAS PERUSAHAAN 1 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 555555555555555 2 Nomor Pokok Wajib Pajak
: 555555555555555 3 Tanggal Pendirian : …………………..………………………………… 4 Visi Perusahaan : …………………..………………………………… 5 Misi Perusahaan : …………………..………………………………… 6 Bidang Usaha1

55555 : …………………..………………………………… 55555 : …………………..………………………………… 55555 : …………………..………………………………… 55555 : …………………..………………………………… 7 Akta Pendirian

Nomor : …………………..………………………………… Tanggal : 55 55 5555 Notaris : …………………..………………………………… 8 Akta Perubahan Terakhir

Nomor : …………………..………………………………… Tanggal : 55 55 5555 Notaris : …………………..…………………………………

1Tuliskan kode dan deskripsi sesuai Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Jika KBLI lebih dari 5, cukup tuliskan KBLI yang berkaitan dengan pertanian dan sejenisnya

9 Identitas Pimpinan Perusahaan

Nama : …………………..………………………………… Jabatan : …………………..………………………………… Tanda Pengenal : KTP Paspor Nomor Pengenal : 5555555555555

C. SARANA DAN PRASARANA PERUSAHAAN

1. JENIS SARANA DAN PRASARANA NO JENIS SARANA*) JUMLAH (UNIT) ALAMAT KETERANGAN 1 Kantor Pusat

…. m2 2 Kantor Cabang

1. …………………………………… …. m2

2. …………………………………… …. m2

3. Dst …. m2 3 Gudang

4. ……………………………………. … ton

5. ............................................. … ton

6. Dst … ton 4 Pabrik Pakan

7. ……………………………………. … ton/tahun

8. ……………………………………. … ton/tahun

9. Dst … ton/tahun 5 Farm (hanya untuk Importir Produsen Pakan ternak yang terintegrasi dengan budi daya)

10. ……………………………………. … ekor/siklus atau
    ….ekor/tahun

11. ……………………………………. … ekor/siklus atau
    ….ekor/tahun

12. Dst … ekor/siklus atau
    ….ekor/tahun

13. DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA NO JENIS SARANA DAN PRASARANA*) FOTO 1 Kantor Pusat

2 Kantor Cabang

3 Gudang

4 Pabrik Pakan

5 Farm (hanya untuk Importir Produsen Pakan ternak yang terintegrasi dengan budi daya)

*) Isi yang sesuai dengan kondisi perusahaan

FORMAT-1.2

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor
:

          Kota, tanggal, bulan, 

tahun Lampiran :1 (satu) berkas Hal : Permohonan Izin Pemasukan

Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Yang terhormat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Dalam rangka Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) ke dalam wilayah RI, kami merencanakan untuk memasukkan BPAT dengan keterangan sebagai berikut : 1. Nama Pemohon : ……………………………………….……………. 2. Alamat Pemohon : ……………………………………….……………. 3. Jenis Pemohon : Importir Umum/Importir Produsen)* 4. NIB Pemohon : ……………………………………….……………. 5. NPWP Pemohon : ……………………………………….……………. 6. Jenis BPAT : ……………………………………..(Feed Grade) 7. Kode HS BPAT : ……………………………………….……………. 8. Jumlah BPAT : ………………………....………………….... MT 9. Negara Asal BPAT : ……………………………………….……….…… 10. Pelabuhan Muat : ……………………………………….……….…… 11. Pelabuhan Bongkar : ……………………………………….…….……… 12. Perkiraan waktu Kedatangan
: ……………………………………….…….……… 13. Nomor Invoice : ……………………………………….…….……… 14. Nama Eksportir : ……………………………………….…….……… 15. Alamat Eksportir : ……………………………………….…….……… 16. Nama Alat Angkut (Vessel) : ……………………………………….…….………

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan Izin Pemasukan BPAT kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Hormat kami,

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan) *) Pilih Salah Satu

FORMAT – 1.2.1

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor
:

          Kota, tanggal, bulan, 

tahun Lampiran :1 (satu) berkas Hal : Permohonan Surat Pertimbangan

Penetapan Rencana Kebutuhan (SPP-RK)

Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Yang terhormat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Dalam rangka Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) ke dalam wilayah RI, kami merencanakan untuk memasukkan BPAT dengan keterangan sebagai berikut : 1. Nama Pemohon : ……………………………………….……………. 2. Alamat Pemohon : ……………………………………….……………. 3. Jenis Pemohon : Importir Umum/Importir Produsen)* 4. NIB Pemohon : ……………………………………….……………. 5. NPWP Pemohon : ……………………………………….……………. 6. Jenis BPAT : ……………………………………..(Feed Grade) 7. Kode HS BPAT : ……………………………………….……………. 8. Jumlah BPAT : ………………………....………………….... MT 9. Negara Asal BPAT : ……………………………………….……….…… 10. Pelabuhan Muat : ……………………………………….……….…… 11. Pelabuhan Bongkar : ……………………………………….…….……… Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan SPP-RK kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sertakan dokumen- dokumen yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Hormat kami,

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan) *) Pilih Salah Satu

FORMAT-1.2.2 (KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Izin Pengeluaran

Bahan Pakan Asal Tumbuhan

Yang terhormat, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Dalam rangka Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT), kami merencanakan untuk mengeluarkan BPAT dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Pemohon

: ……………………………………………….. 2. Alamat Pemohon

: ……………………………………………...... 3. NIB Pemohon

: ………………………………………………… 4. NPWP Pemohon

: …………………………………………………

5. Jenis BPAT

: ……..…………………………(Feed Grade) 6. Kode HS BPAT

: ………………………………………………… 7. Jumlah BPAT

: …………………………………………… MT 8. Negara Tujuan BPAT

: ………………………………………………… 9. Pelabuhan Muat

: ………………………………………………… 10. Pelabuhan Bongkar di Negara

Tujuan

: ………………………………………………… 11. Nama Importir

: ………………………………………………… 12. Alamat Importir

: ………………………………………………… 13. Nilai Pengeluaran BPAT

: ………………………………..………. US$

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memenuhi persyaratan dalam Pengeluaran BPAT dimaksud, kami mengajukan permohonan Izin Pengeluaran BPAT kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya di ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

FORMAT-1.3

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN
HANYA UNTUK PEMBUATAN PAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ………………………………………………………………… Jabatan

: ………………………………………………………………… Nama Perusahaan : ………………………………………………………………… Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan Izin Pemasukan/SPP-RK*) Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang kami ajukan secara online dengan:

Nomor Surat Permohonan : ………………………………………………………… Tanggal Surat Permohonan : …………………………………………………………

hanya ditujukan untuk pembuatan Pakan. Jika dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat.

Kota, tanggal, bulan, tahun Yang membuat pernyataan

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

Keterangan: *) Pilih salah satu

FORMAT-1.4 (KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN GUDANG PENYIMPANAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ………………………………………………………… Jabatan

: ………………………………………………………… Nama Perusahaan

: ………………………………………………………… Alamat Perusahaan

: …………………………………………………………

No Alamat Gudang Kapasitas (MT) 1

2

dst

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menyediakan gudang penyimpanan sebagaimana tersebut diatas dalam rangka menjaga mutu dan keamanan atas Izin Pemasukan/SPP-RK*) Bahan Pakan Asal Tumbuhan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal …. sampai dengan tanggal …..

Kota, tanggal, bulan, tahun

Yang membuat pernyataan

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

Keterangan: *) Pilih salah satu

FORMAT-1.5

RENCANA DISTRIBUSI BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

Nama Pemohon

: ................................................. Alamat Pemohon

: ................................................. Nomor Surat Permohonan
: ................................................. Tanggal Surat Permohonan : ................................................. Jenis Bahan Pakan

: ……………………… (Feed Grade)

No Rencana Pemasukan Rencana Distribusi Waktu Pemasukan Jumlah (MT) Negara
Asal Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar Waktu Pendistribusian Digunakan sendiri (MT) Didistribusikan Ke Pihak Lain Nama Penerima Alamat & No Telp Contact Person Jumlah (MT)

Kota, tanggal, bulan, tahun Yang membuat pernyataan

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

FORMAT-1.6

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN BAHWA DOKUMEN BENAR DAN SAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ………………………………………………………………… Jabatan

: ………………………………………………………………… Nama Perusahaan : ………………………………………………………………… Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………

Dengan ini menyatakan bahwa segala dokumen persyaratan administrasi dan teknis yang kami ajukan secara online dengan:

Nomor Surat Permohonan : ………………………………………………………… Tanggal Surat Permohonan : …………………………………………………………

untuk pengajuan Izin Pemasukan/SPP-RK*) Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah benar dan sah. Jika dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat.

Kota, tanggal, bulan, tahun Yang membuat pernyataan

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

Keterangan: *) Pilih salah satu

FORMAT-1.7

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN
BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: …………………………………………………………………. Jabatan

: …………………………………………………………………. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan bahwa permohonan SPP-RK Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang kami ajukan secara daring dengan:

Nomor Surat Permohonan : …………………………………………………………… Tanggal Surat Permohonan : ……………………………………………………………

Akan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dengan standar mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jika dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat.

Kota, tanggal, bulan, tahun Yang membuat pernyataan

Tandatangan, Meterai dan Stempel Perusahaan

(Nama dan Jabatan)

Format-1.1 sampai dengan Format-1.7 dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN