Pasal 2

(1) Unit Respon Cepat PHMS Provinsi dan Unit Respon Cepat (PHMS) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam membentuk Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.