Pasal 25

(1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan pendataan

dan pengelolaan data didaerahnya kepada Gubernur. (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pengelolaan data di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. (3) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.