Pasal 30

Prosedur permohonan bantuan penguatan sosial eks kombatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi: a. bupati/walikota mengusulkan kepada Menteri dengan melampirkan data eks kombatan berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau pihak lain yang berwenang; b. ada rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan usulan dari bupati/walikota, data by name by address, dan rekening bank atas nama kelompok; c. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial melakukan penelaahan untuk menyetujui dan memberikan bantuan penguatan sosial eks kombatan sesuai usulan yang disampaikan;dan d. penyaluran bantuan penguatan sosial eks kombatan dilakukan melalui cash transfer ke rekening bank kelompok.

2015, No.599

dalam Pasal 5 huruf g meliputi: a. daerah tersebut eks bencana sosial atau relokasi; b. terdapat korban bencana sosial yang tinggal dan hidup bersama dengan penduduk lokal; dan c. dinyatakan daerah rawan bencana sosial.