Pasal 23

Prosedur penyusunan naskah hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tata cara: a. Unit Pelaksana Teknis melakukan pengkajian dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan; b. hasil pengkajian dan penelaahan disampaikan kepada unit kerja yang menangani bidang hukum di Unit Kerja Eselon I; dan

c. unit kerja yang menangani bidang hukum di Unit Kerja Eselon I melakukan pembahasan internal Kementerian Sosial dan/atau melibatkan kementerian/lembaga terkait.