Pasal 19

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan barang milik negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.