Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENSOS Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No. 1964 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY 2014, No. 1964 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2014 TENTANG : IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN.

  1. UNDANG-UNDANG NO UNDANG-UNDANG KETERANGAN Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pengumpulan Uang atau Barang Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penertiban Perjudian Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penyandang Cacat Undang-Undang Nomor Tahun tentang Psikotropika Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kesejahteraan Sosial 2014, No. 1964 NO UNDANG-UNDANG KETERANGAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Narkotika Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kesehatan Jiwa
  2. PERATURAN PEMERINTAH NO PERATURAN PEMERINTAH KETERANGAN
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 2014, No. 1964 NO PERATURAN PEMERINTAH KETERANGAN Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ( Lansia)
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan 2014, No. 1964 NO PERATURAN PEMERINTAH KETERANGAN
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
  27. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN NO PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN KETERANGAN Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggara Undian Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Keputusan Presiden Nomor Tahun1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) 2014, No. 1964 NO PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN KETERANGAN Bandung Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
  28. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI (YANG BERSIFAT MENGATUR) NO PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KETERANGAN
  29. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 tanggal Januari tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor Tahun tentang Undian Dapat Dihukum
  30. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang
  31. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun tanggal Desember tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan
  32. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-36/193 Tahun tanggal Desember tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Pegawai/Pekerja di Lingkungan Departemen Sosial
  33. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 3-3-8/239 Tahun tanggal Nopember tentang Peraturan Panti Sosial
  34. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta 2014, No. 1964
  35. Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta Yatim Piatu
  36. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia
  37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial
  38. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial
  39. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/KEP/XI/79 Tanggal Nopember tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Perlengkapan di Lingkungan Departemen Sosial
  40. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980 tentang Organisasi Sosial
  41. Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna
  42. Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tanggal Februari tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat
  43. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/KEP/VIII/1981 tanggal Agustus tentang Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat
  44. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Yang Diselenggarakan Oleh Badan Sosial
  45. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar 2014, No. 1964
  46. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/ III/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof.Dr.Soeharso" di Surakarta
  47. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial
  48. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan
  49. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta
  50. Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial
  51. Keputusan Menteri Sosial Nomor 64/HUK/KEP/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial
  52. Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/III/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di Temanggung
  53. Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial
  54. Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan (PSK)
  55. Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK 2014, No. 1964
  56. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
  57. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/KEP/II/1984 tentang Ketentuan Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen Sosial
  58. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/KEP/II/1984 tentang Persyaratan Pangkat Untuk Jabatan Struktural dan Nota Persetujuan Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V Di Lingkungan Departemen Sosial
  59. Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial
  60. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial
  61. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial
  62. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh
  63. Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/KM/VI/1984 tentang Standarisasi Perabot Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial
  64. Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial
  65. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu 2014, No. 1964
  66. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Lembang ( Bandung ), Gemah ( Semarang ) dan Mataram ( Lombok )
  67. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
  68. Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan Departemen Sosial
  69. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat
  70. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/1987 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial
  71. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris
  72. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
  73. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1988 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Departemen Sosial
  74. Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1988 tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) Departemen Sosial
  75. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial
  76. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial 2014, No. 1964
  77. Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial
  78. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial
  79. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1989 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
  80. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/ tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
  81. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Departemen Sosial
  82. Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial
  83. Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Departemen Sosial
  84. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial
  85. Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial
  86. Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial
  87. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli Pekerja Sosial di Bandung 2014, No. 1964
  88. Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial
  89. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional
  90. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  91. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika
  92. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia Di Wilayah Kecamatan
  93. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memeperoleh Hak Milik Atas Tanah
  94. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial
  95. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Sosial
  96. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI
  97. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana
  98. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1995 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dalam Panti di Lingkungan Departemen Sosial
  99. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan 2014, No. 1964
  100. Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial
  101. Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  102. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial
  103. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial
  104. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial
  105. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)
  106. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat
  107. Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uiji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial
  108. Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional
  109. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
  110. Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial
  111. Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Sosial
  112. Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 2014, No. 1964
  113. Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna
  114. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia
  115. Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial
  116. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak
  117. Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1997 tentang Penambahan Lokasi Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
  118. Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1997 tentang Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 68/HUK/1997 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
  119. Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial
  120. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial
  121. Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Sruktural di Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Departemen Sosial
  122. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar
  123. Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1998 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Wakawuri Atau Yatim Piatu Pahlawan
  124. Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar
  125. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia 2014, No. 1964
  126. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial
  127. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
  128. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial
  129. Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta
  130. Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
  131. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan
  132. Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Departemen Sosial
  133. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung
  134. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter
  135. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
  136. Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1998 tentang Pancabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter 2014, No. 1964
  137. Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Depsos
  138. Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia
  139. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi
  140. Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing
  141. Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial
  142. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa
  143. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Sosial
  144. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Departemen Sosial
  145. Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)
  146. Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Asuhan Anak ( PSAA)
  147. Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial 2014, No. 1964
  148. Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial
  149. Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departeman Sosial
  150. Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depsos
  151. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan
  152. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Sosial
  153. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila
  154. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen Sosial
  155. Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial
  156. Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial
  157. Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis
  158. Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Cibinong 2014, No. 1964
  159. Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Panti Sosial
  160. Keputusan Menteri Sosial Nomor A/HUK/1999 tentang Standarisasi Ruangan Kantor ,Alat Perlengkapan Kantor ,Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Depsos
  161. Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas Yang Di Butuhkan Penyandang Cacat
  162. Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/1999 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos
  163. Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
  164. Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
  165. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
  166. Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
  167. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial
  168. Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktual di Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
  169. Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial 2014, No. 1964
  170. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial
  171. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial
  172. Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
  173. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
  174. Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen
  175. Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
  176. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong
  177. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO" Surakarta
  178. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" di Temanggung
  179. Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
  180. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso" 2014, No. 1964
  181. Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial
  182. Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan
  183. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial
  184. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal
  185. Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004
  186. Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial
  187. Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial
  188. Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah
  189. Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial
  190. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)
  191. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian
  192. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha 2014, No. 1964
  193. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
  194. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
  195. Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial
  196. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian
  197. Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana
  198. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 / HUK / 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial
  199. Peraturan Menteri Sosial Nomor 36 / HUK / 2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Sosial
  200. Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/ HUK / 2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
  201. Peraturan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial
  202. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 / HUK / 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center
  203. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
  204. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial
  205. Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial 2014, No. 1964
  206. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  207. Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Dekonsenterasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009
  208. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 / HUK / 2009 tentang Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009
  209. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial
  210. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial
  211. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 / HUK / 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
  212. Peraturan Menteri Sosial Nomor 61 / HUK / 2009 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial
  213. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2009 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010
  214. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106 / HUK / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial
  215. Peraturan Menteri Sosial Nomor 107 / HUK / 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
  216. Peraturan Menteri Sosial Nomor 108 / HUK / 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 2014, No. 1964
  217. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  218. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111 / HUK / 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
  219. Peraturan Menteri Sosial Nomor 41 / HUK / 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
  220. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 / HUK / 2010 tentang Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia
  221. Peraturan Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera
  222. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
  223. Peraturan Menteri Sosial Nomor 79 / HUK /2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara
  224. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
  225. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 / HUK /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia
  226. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
  227. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
  228. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/ HUK / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia
  229. Peraturan Menteri Sosial Nomor /HUK /2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia 2014, No. 1964
  230. Peraturan Menteri Sosial Nomor /HUK /2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Unit Eselon I Di Lingkungan Kemensos
  231. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/ HUK /2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia
  232. Peraturan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia
  233. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia
  234. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana
  235. Peraturann Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2011 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang
  236. Peraturan Menteri Sosial Nomor 182/HUK/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia
  237. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
  238. Peraturan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 - 2014
  239. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pekerja Sosial Masyarakat
  240. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Taman Anak Sejahtera
  241. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 2014, No. 1964
  242. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
  243. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
  244. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
  245. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial
  246. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
  247. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang Dibiayai dengan BA.999.08 Di Lingkungan Kementerian Sosial
  248. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Sosial
  249. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
  250. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
  251. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
  252. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Sosial 2014, No. 1964
  253. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Kementerian Sosial
  254. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
  255. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Sosial
  256. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Sosial
  257. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Kementerian Sosial
  258. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
  259. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial
  260. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Sosial
  261. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
  262. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2014
  263. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pengasuhan Anak 2014, No. 1964
  264. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal
  265. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pemberdayaan Karang Taruna
  266. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
  267. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial
  268. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial
  269. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial
  270. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
  271. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana
  272. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial
  273. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Sosial
  274. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Sosial 2014, No. 1964
  275. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
  276. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial
  277. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Penyuluhan Sosial
  278. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
  279. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial
  280. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
  281. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana
  282. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
  283. Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
← Pasal 3 Lihat Peraturan Lengkap