Pasal 43

(1) Sumber pendanaan bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA meliputi : a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; d. sumbangan masyarakat; dan/atau e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.