Pasal 3

(1) Dalam hal barang/jasa yang akan diadakan: a. belum ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa; atau b. telah ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa namun harga yang berlaku di pasar melebihi Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, harga satuan barang/jasa disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran, serta mengutamakan prinsip ekonomis, efesiensi, dan efektivitas. (2) Harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Inspektur Kementerian Sekretariat Negara.