Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.131 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.131 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM A. Latar Belakang Penetapan SSBOPTNBH dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan kontrak kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. SSBOPTNBH dihitung dengan menggunakan metode perhitungan berbasis kegiatan dengan model pembiayaan yang terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Penetapan SSBOPTNBH berdasarkan setiap jenis program studi yang diselenggarakan, tingkat kemahalan wilayah dimana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berada yang dalam hal ini maksudnya adalah letak geografi dimana pendidikan tinggi diselenggarakan, dan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi adalah standar pendidikan tinggi dan Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kepada Menteri. B. Biaya Operasional Pendidikan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan kedalam dua komponen utama, yaitu (1) biaya langsung (BL) dan (2) biaya tidak langsung (BTL). BL adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi, sedangkan BTL adalah biaya operasional pengelolaan institusi (institution overhead) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi. BOPT dihitung berdasarkan aktivitas pendidikan sesuai kurikulum, jumlah mahasiswa per aktivitas, dan aktivitas pendukung pendidikan untuk setiap program studi yang www.peraturan.go.id 2016, No.131 diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Selanjutnya, BOPT keseluruhan dari perhitungan BL dan BTL dibagi dengan lama masa studi untuk memperoleh BOPT per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT). Dalam hal ini SBOPT menjadi standar biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan oleh program studi dalam satuan mahasiswa per tahun. Untuk menyederhanakan perhitungan BL, program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan program studi, mulai dari program studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga program studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi. Prodi sarjana (S1) dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: a. Kelompok A. Memerlukan ruang kelas dan studio (program studi pada rumpun ilmu sosial dan rumpun ilmu humaniora); b. Kelompok B. Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium (program studi sains pada rumpun ilmu formal); c. Kelompok C. Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel (program studi teknik pada rumpun ilmu terapan); dan d. Kelompok D. Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ klinik layanan (program studi kesehatan pada rumpun ilmu terapan). Masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Program Studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK), 2) Program Studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK), dan 3) Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktek Intensif (PPI). Program-program studi yang masuk dalam kelompok FPK mempunyai karakteristik: luaran pendidikan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah). KSK adalah kelompok program studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktek yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan. Program-program studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktek dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, www.peraturan.go.id 2016, No.131 seperti laboratorium. Sementara program-program studi yang termasuk dalam kelompok PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktek yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan (praktek) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal. 1. Konsep Pengelompokan Program Sarjana Pengelompokan program sarjana (S1) terbagi dalam duabelas kelompok yang dilihat dari dua dimensi pembeda (Gambar 1) yaitu sebagai berikut: a. Pengelompokan berdasarkan jenis program studi. Untuk A, B, C dan D, urutan dibuat berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana serta kompleksitas peralatan seperti di Gambar 1, semakin kebawah peralatan praktek yang digunakan semakin kompleks dengan prasarana semakin besar. Dalam hal ini biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin ke bawah cenderung semakin tinggi. b. Pengelompokan berdasarkan proses pembelajaran. Untuk kolom 1, 2 dan 3 urutan dibuat berdasarkan proses pembelajaran dengan tujuan penguasaan keilmuan, penguasaan ketrampilan dan tuntutan pengalaman nyata. Semakin ke kanan maka kebutuhan bahan habis pakai untuk praktek semakin tinggi dan kebutuhan biaya operasional, insentif dosen dan biaya perjalanan lebih tinggi. Gambar 1: Konsep Pengelompokan Program Sarjana (S1) PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S1) PROSES PEMBELAJARAN 

1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)
2. KSK (Keterampilan Sebagai Komplemen)
3. PPI (Pengalaman Praktek Intensif) www.peraturan.go.id 2016, No.131 KELOMPOK PROGRAM STUDI A. Memerlukan ruang kelas dan studio (program studi pada rumpun ilmu sosial dan rumpun ilmu humaniora) Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasaran a ruang kelas dan studio Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasar ana ruang kelas dan studio B. Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium (program studi sains pada rumpun ilmu formal) Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasa rana ruang kelas, studio, dan laboratorium Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasaran a ruang kelas, studio, dan laboratorium Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasar ana ruang kelas, studio, dan laboratorium C. Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel (program studi teknik pada Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasa rana ruang Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasaran Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas www.peraturan.go.id 2016, No.131 rumpun ilmu terapan) kelas, studio, laboratorium, dan bengkel a ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel sarana/prasar ana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel D. Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ klinik layanan (program studi kesehatan pada rumpun ilmu terapan) Program studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasa rana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/kli nik layanan Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasaran a ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/klinik layanan Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasar ana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ klinik layanan
4. Penentuan Kelompok Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penentuan kelompok program studi didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut: a. Kelompok A: Program studi yang cukup memerlukan ruang kelas dan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam praktek di studio atau kegiatan laboratorium yang kurang memerlukan bahan habis pakai selain alat tulis kantor (ATK). Contoh kegiatan studio misalnya kegiatan dalam laboratorium bahasa, seni, micro teaching, travel, survey, observasi, alat komunikasi dasar, dll. www.peraturan.go.id 2016, No.131 b. Kelompok B: Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio dan laboratorium yang memerlukan bahan habis pakai laboratorium selain ATK. Contoh kegiatan laboratorium yang memerlukan bahan habis misalnya bahan-bahan kimia, dll. c. Kelompok C: Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel untuk praktek dengan benda atau barang-barang sesungguhnya. Contoh kegiatan bengkel misalnya bengkel kayu, bengkel motor, dll. d. Kelompok D : Program studi yang memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan klinik layanan masyarakat sekaligus sebagai lahan praktek. Contoh kegiatan klinik layanan misalnya praktek layanan sebagai dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dll.
5. Penentuan Kelompok Berdasarkan Pengoperasian Penyelenggaraan Program Studi Penentuan kelompok program studi didasarkan pada pola pembelajaran dalam menjalankan kurikulum, yaitu sebagai berikut: a. Kelompok 1 : Fokus Pada Keilmuan Program studi dengan kurikulum yang fokus pada pemahaman dan pengembangan keilmuan. Contoh: Sejarah, Matematika, Informatika, Kesehatan Masyarakat, dll. b. Kelompok 2 : Ketrampilan Sebagai Komplemen Program studi dengan kurikulum yang mengembangkan ketrampilan mahasiswa sebagai komplemen. Contoh: Arkeologi, Geografi, Teknik Sipil, Keperawatan, dll. c. Kelompok 3 : Pengalaman Praktek Intensif Program studi dengan kurikulum yang memerlukan pengalaman praktek intensif mengingat tanggung jawab profesi setelah lulus nantinya bekerja pada bidang yang mempunyai risiko tinggi. Contoh: Akuntansi, Kimia, Teknik Mesin, Kedokteran, dll. www.peraturan.go.id 2016, No.131 C. Model Pembiayaan
6. Komponen Biaya Langsung a. Jenis Biaya Langsung Biaya langsung adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan operasional atau penyelenggaraan kurikulum. Biaya langsung dihitung dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi. Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

1. Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, pekerjaan rumah (PR), kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS).
2. Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, dan kuliah kerja nyata (KKN).
3. Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda.
4. Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri. Tabel 1 menyajikan pembagian unsur kegiatan pada masing-masing jenis komponen biaya langsung. Tabel 1: Pembagian komponen biaya langsung berdasarkan jenis kegiatan No. Kegiatan Dasar Opsional

1. Kelas Kuliah tatap muka, UTS, UAS PR, kuis, tutorial, studium generale, matrikulasi
2. Laboratorium/ Studio/ Bengkel/ Lapangan Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN
3. Tugas Tugas Akhir (TA), Ujian komprehesif www.peraturan.go.id 2016, No.131 Akhir/Proyek Akhir/Skripsi Proyek Akhir (PA), Ujian Pendadaran Seminar Wisuda
4. Bimbingan- konseling dan kemahasiswaan Bimbingan akademik Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri b. Kuantifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kurikulum Untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan-kegiatan di atas, setiap jenis kegiatan harus dikuantifikasikan. Cara kuantifikasi suatu jenis kegiatan pada umumnya bersifat unik yang tidak dapat diberlakukan pada jenis kegiatan yang lain. Tidak ada cara kuantifikasi yang berlaku untuk semua jenis kegiatan. Paragraf-paragraf di bawah ini memaparkan kuantifikasi setiap jenis kegiatan, dilakukan dengan prinsip “mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa”. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dijabarkan dengan cara meninjau dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa atau dikenakan kepada mahasiswa.

1. Kegiatan kelas Kegiatan di kelas adalah setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan kuliah, yang terdiri dari dua kelompok, yaitu course delivery dan evaluasi. Kegiatan course delivery berupa kuliah tatap muka di kelas oleh dosen dan tutorial tatap muka di kelas oleh asisten. Kegiatan evaluasi berupa PR, kuis, UTS, dan UAS. Kuantifikasi kegiatan-kegiatan ini sebagai dasar pembiayaan pada prinsipnya didasarkan pada satuan kredit semester (SKS), frekuensi, dan jumlah mahasiswa, atau gabungan sebagian atau seluruh parameter ini. Sebenarnya, masih ada parameter jumlah kelas yang berpengaruh terhadap kuantifikasi kegiatan di kelas, namun parameter ini dapat disisihkan dengan cara kuantifikasi kegiatan per kelas.
2. Kegiatan di luar kelas (laboratorium/studio/bengkel/lapangan) Kegiatan di laboratorium atau studio berkaitan dengan tugas praktik (praktikum di laboratorium, desain, gambar, www.peraturan.go.id 2016, No.131 pertunjukan, kreasi, dsb) atau di bengkel kerja atau di lapangan (praktik lapangan, kuliah lapangan), serta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tabel 2 : Cara kuantifikasi kegiatan kelas untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan Komponen Kegiatan Satuan Komponen biaya Cara kuantifikasi Dasar Kuliah tatap muka SKS, frekuensi insentif dosen, operasional, bahan kuliah, modul SKS, frekuensi tatap muka per semester, per kelas UTS, UAS frekuensi, mahasiswa insentif dosen, operasional Frekuensi ujian per semester, jumlah mahasiswa Opsional Tutorial SKS, frekuensi insentif asisten, ATK frekuensi tutorial per semester, per kelompok mahasiswa PR, kuis frekuensi, mahasiswa insentif dosen/ asisten/grader, ATK frekuensi PR /kuis per semester, jumlah mahasiswa www.peraturan.go.id 2016, No.131 Tabel-3 : Cara kuantifikasi kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan Komponen Kegiatan Satuan Komponen biaya Cara kuantifikasi Dasar Praktikum laboratorium. SKS, frekuensi, mahasiswa insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa Tugas gambar/ desain SKS, frekuensi, mahasiswa insentif dosen dan asisten, biaya operasional frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa Praktik bengkel SKS, frekuensi, mahasiswa insentif dosen dan asisten, laboran, teknisi, modul praktikum, bahan praktikum, biaya operasional frekuensi per semester, per kelompok mahasiswa Opsional Kuliah lapangan frekuensi, mahasiswa insentif dosen, biaya operasional frekuensi per semester, jumlah mahasiswa Praktik lapangan/ kerja praktik SKS, mahasiswa insentif dosen, biaya operasional jumlah mahasiswa Magang SKS, mahasiswa insentif dosen, biaya operasional jumlah mahasiswa www.peraturan.go.id 2016, No.131 Komponen Kegiatan Satuan Komponen biaya Cara kuantifikasi KKN SKS, mahasiswa insentif dosen, biaya operasional per kelompok mahasiswa
3. Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi) Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi merupakan kegiatan mandiri mahasiswa (dengan bimbingan) mencakup kegiatan akademik pada proses akhir studi. Tabel-4 : Cara kuantifikasi kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan Komponen Kegiatan Satuan Komponen biaya Cara kuantifikasi Dasar Tugas Akhir (TA) SKS, mahasiswa insentif dosen, operasional jumlah mahasiswa Proyek Akhir (PA) SKS, mahasiswa insentif dosen, operasional jumlah mahasiswa Skripsi SKS, mahasiswa insentif dosen, operasional jumlah mahasiswa Opsional Ujian komprehensif mahasiswa insentif dosen, operasional jumlah mahasiswa Seminar mahasiswa insentif dosen, operasional jumlah mahasiswa Wisuda mahasiswa operasional jumlah mahasiswa
4. Kegiatan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan mencakup berbagai kegiatan yang tidak masuk kedalam kurikulum, namun www.peraturan.go.id 2016, No.131 diperlukan sebagai penunjang dan pengembangan diri mahasiswa (soft skill). www.peraturan.go.id 2016, No.131 Tabel-5 : Cara kuantifikasi kegiatan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan untuk keperluan penghitungan biaya operasional kegiatan Komponen Kegiatan Satuan Komponen biaya Cara kuantifikasi Dasar Bimbingan akademik mahasiswa insentif dosen per semester, per kelompok mahasiswa Opsional Orientasi mahasiswa baru mahasiswa operasional Jumlah mahasiswa Pengembangan diri mahasiswa operasional per kegiatan, per semester Secara keseluruhan, biaya langsung akan merupakan agregasi (jumlahan) dari keempat komponen di atas, yang dihitung untuk setiap mahasiswa per tahun. Satuan biaya per aktivitas ditentukan berdasarkan beberapa asumsi dan data empiris di lapangan. Komponen honor/upah – misalnya, diperhitungkan berdasarkan kewajaran dan praktek yang lazim diterapkan, dengan asumsi bahwa pihak pelaksana kegiatan belum mendapatkan upah untuk kegiatan dimaksud dari sumber manapun. Biaya selain upah seperti biaya bahan/material praktikum didekati dengan data empiris di lapangan.

2. Komponen Biaya Tidak Langsung Biaya tidak langsung meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagai penyelenggara program studi yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Termasuk dalam komponen biaya tak langsung adalah: a. Biaya administrasi umum: seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, bahan habis pakai, perjalanan dinas. www.peraturan.go.id 2016, No.131 b. Pengoperasian dan Pemeliharan/perbaikan Sarana dan Prasarana: seperti Pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus dan peralatan, bahan bakar generator dan angkutan kampus, utilitas (air, listrik, telepon), langganan bandwidth koneksi Internet, dan lain-lain. c. Pengembangan institusi: penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), operasional Senat, pengembangan koleksi perpustakaan, dll. d. Biaya operasional lainnya: pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, career center, office consumables (bahan habis pakai - alat tulis kantor (ATK), dll. Perhitungan biaya tidak langsung menggunakan pendekatan empiris dan dihitung sebagai persentase dari total biaya operasional tahunan. Selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa semua kegiatan tidak langsung di atas merupakan kegiatan pendukung dan relevan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan (penyelenggaraan program studi), maka biaya tidak langsung tersebut akan dibagi secara rata pada mahasiswa yang ada. Sehingga, persentase dimaksud akan dijadikan sebagai besaran biaya tidak langsung untuk menghitung Biaya Operasional per mahasiswa per tahun. Dari data biaya tidak langsung yang diperoleh dari perhitungan biaya tidak langsung perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari perguruan tinggi yang orientasinya pada pendidikan hingga yang intensitas penelitiannya tinggi, data menunjukkan bahwa biaya tidak langsung (BTL) berkisar sekitar 40-50% dari biaya langsung (BL). Dari data tersebut maka penetapan besarnya biaya tidak langsung (BTL) merupakan persentase (proporsi) dari biaya langsung biaya langsung (BL), tanpa membedakan intensitas kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan dirumuskan dalam bentuk: BTL = 50% x BL Dari paparan di atas maka BOPT adalah: BOPT = BL + BTL BOPT = BL + (0.5 BL) BOPT = 1.5 BL www.peraturan.go.id 2016, No.131 dimana: BL

   biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. BL dihitung secara cukup detil pada level aktivitas, yang didasari atas asumsi pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta memperhatikan praktik baik (good practices) yang selama ini sudah berjalan. BTL = biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi namun mutlak diperlukan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi. Selanjutnya BOPT yang telah dihitung menjadi SBOPT yaitu dengan membagi dengan masa studi per program studi dengan satuan per mahasiswa per tahun disebut dengan SSBOPTB (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Basis). a. Faktor Koreksi Kemahalan Besarnya SSBOPT tidak sama di semua tempat. Kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan disebabkan tingkat kemahalan wilayah, kedua belas SSBOPT di atas dilakukan penyekalaan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah. Tabel-1: Faktor Koreksi Indeks Kemahalan BOPT Wilayah Indeks Kemahalan Wilayah I Jawa, Bali, NTB 1,00 II Sumatera 1,05 III Kalimantan,Sulawesi, NTT 1,15 IV Maluku, Papua 1,30 Selanjutnya perhitungan SSBOPT untuk masing-masing wilayah (SSBOPTW) dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: SSBOPTw = SSBOPTB x Indeks Kemahalan Wilayah www.peraturan.go.id 2016, No.131 b. Indeks Kualitas Perguruan Tinggi Negeri Biaya kuliah tunggal mengakomodasi kualitas program studi dan universitas dengan memperhatikan variabel akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan akreditasi internasional dengan perhitungan : Indeks kualitas PTN = 1+APS+AIPT+AI APS = Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Akreditasi Nilai A 0.15 B 0.10 C 0.05 AIPT = Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Akreditasi Nilai A 0.15 B 0.10 C 0.05 AI = Akreditasi Internasional Akreditasi Nilai Terakreditasi 0.15 Sedang Proses 0.10 Tidak Terakreditasi SSBOPT Pendidikan masing-masing program studi dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.131 SSBOPT = SSBOPTW x Indeks Kualitas PTN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR www.peraturan.go.id