Pasal 3

(1) Kelas jabatan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jumlah pemangku jabatan ditetapkan oleh pemimpin satuan kerja Eselon I, pemimpin perguruan tinggi negeri, dan koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) Jumlah pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil validasi jabatan yang disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.