Pasal 7

(1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan daerah irigasi tambak.

(2) Dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.