Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada setiap unit organisasi/unit kerja/satuan kerja. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk : a. menciptakan tertib administrasi tata naskah dinas; b. menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penandatanganan; d. mendinamiskan penyelenggaraan naskah dinas sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan penanganan surat masuk dan/atau surat keluar; dan f. menciptakan keseragaman dalam penerapan tata naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.