Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota termasuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai terkait dalam menghitung BJPSDA. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan nilai satuan BJPSDA yang dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air.