PERMENPU
Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
Pasal 7
BAB 2 — PENETAPAN FUNGSI JALAN
(1) Menteri berwenang MENETAPKAN ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1. (2) Gubernur berwenang MENETAPKAN ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S. (3) Gubernur MENETAPKAN ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Bupati/Walikota. (4) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berwenang MENETAPKAN ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.