Pasal 33

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan tujuan pemberian kegiatan dekonsentrasi. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, gubernur melakukan pengawasan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan RRTR kabupaten/kota. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.