Pasal 8

(1) KPBU dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur. (2) Dalam hal gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor Infrastruktur yang akan dikerjasamakan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK. (3) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani nota kesepahaman. (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya: a. kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK; b. kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing PJPK, termasuk hak dan kewajiban masing masing PJPK dalam perjanjian KPBU; c. kesepakatan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen KPBU; d. jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan e. jangka waktu pelaksanaan KPBU. (5) Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman.