Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi ini disusun sebagai salah satu upaya peningkatan integritas aparatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.