Pasal 7

(1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian pedoman; b. fasilitasi; c. pelatihan; d. bimbingan teknis; dan e. pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (3) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

(4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan dan reviu atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga. (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan: a. urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan tidak dapat dilanjutkan karena Menteri mengubah kebijakan; dan/atau b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dilimpahkan tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.