Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPKP Berlaku

Permen PKP No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
 - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan terjangkau sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan umum, negara perlu memperkuat kebijakan pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang efektif, inklusif, dan berkeadilan; b. bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi memerlukan penerapan sistem informasi berbasis digital dalam pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus, guna meningkatkan ketepatan sasaran, keterpaduan data, serta kemudahan pengawasan; c. bahwa dalam praktik penyelenggaraan pembangunan perumahan di masyarakat, terdapat keberagaman kondisi sosial, budaya, dan geografis yang memerlukan pengakuan dan pengakomodasian terhadap kearifan lokal, termasuk dalam penggunaan bahan bangunan, komponen bangunan, dan teknik konstruksi, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan; d. bahwa Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum, kebijakan pembangunan nasional, serta dinamika pelaksanaan program di lapangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (9) Pasal 2 dihapus, ayat (3) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 (1) Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Bantuan Pengembangan Permukiman; b. Bantuan Pembangunan Rumah Susun; c. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; dan d. Penyediaan Rumah Khusus. (2) Dihapus. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses pelaksanaannya melalui sistem informasi berbasis digital. (3a) Sistem informasi berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan aplikasi dan/atau perkembangan kemajuan sistem informasi. (3b) Dalam melaksanakan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana dapat menerapkan kearifan lokal dalam penggunaan bahan bangunan/komponen bangunan/teknik konstruksi. (3c) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) termasuk penggunaan genteng untuk penutup atap bangunan. (4) Pendanaan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kemitraan program dan/atau kegiatan dengan: a. unit kerja; b. unit organisasi; c. kementerian/lembaga; dan/atau d. pemangku kepentingan bidang pembangunan, yang terkait dalam Bantuan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. (6) Kemitraan dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d didasari oleh kesepahaman dan/atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Terhadap Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan layanan informasi dan bantuan teknis berupa Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(8) Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dan memberikan layanan informasi serta bantuan teknis untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah. (9) Dihapus. (10) Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko melaksanakan pendampingan pada tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (11) Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja. (12) Petunjuk teknis pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko.

  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78 (1) Lokasi kegiatan untuk daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan: a. penugasan Presiden; b. arahan atau kebijakan Menteri; c. dukungan terhadap program nasional; d. kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; atau e. usulan yang diajukan kepada Menteri.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui sistem informasi berbasis digital oleh: a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara; b. pimpinan kementerian/lembaga; c. gubernur; d. bupati/walikota; e. tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat; dan f. pimpinan organisasi kemasyarakatan.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. jenis kegiatan; b. lokasi kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan; c. jumlah unit rumah;

d. daftar calon penerima bantuan; dan e. nama pengusul. (4) Lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang. (5) Format dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  1. Ketentuan angka 1 huruf C Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

FORMAT DOKUMEN USULAN

C. BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA 1. Usulan Kegiatan

Kop Surat Pengusul

Nomor :
………………, ………. 20.. Lampiran :
Hal : Permohonan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya TA. 20…

Yth. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman c.q. Direktur Jenderal ………………….. di

Jakarta

Dengan Hormat,

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan sesuai amanat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten/Kota …………….. Provinsi …………….... Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah …. unit.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

  1. Daftar lokasi kegiatan tingkat desa/kelurahan;

  2. Daftar data by name by address MBR usulan calon penerima bantuan yang telah kami unggah dalam sistem aplikasi e-RTLH;

  3. Data dukung Program Perumahan di Kabupaten/Kota Pengusul **);

  4. Surat Pernyataan Komitmen Kegiatan **);

  5. Surat Usulan dari tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat/pimpinan organisasi masyarakat.***)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. (Jabatan Pengusul)

…………………………. Tembusan****):

  1. Gubernur ……….
  2. Bupati/Walikota ………..
  3. Kepala Dinas Perumahan Provinsi ……….
  4. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten/Kota ……….
  5. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman …………...*****)
  6. Arsip.

Catatan: *) coret yang tidak perlu **) khusus untuk usulan Pemerintah Daerah ***) jika ada ****) daftar tembusan dapat disesuaikan dengan pihak pengusul *****) diisi sesuai dengan wilayah kerja BP3KP pengusul

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARUARAR SIRAIT