Pasal 58

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional, program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN, izin prakarsa PRESIDEN, Proleg PKP, dan izin prakarsa Menteri. (2) Monitoring terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. (3) Perkembangan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan harus memenuhi target perkembangan proses pembentukan perundang- undangan.