Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disebut AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainya dan bahan tambahan pangan, dikemas serta aman untuk diminum.
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai persyaratan SNI.
Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metode uji SNI.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT- SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Air Minum Dalam Kemasan pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.