Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPERIN Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 45-m-ind-per-6-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

Pasal 4

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:

  1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan; www.djpp.kemenkumham.go.id

731, No.2014 3 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, peng-awasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:

  1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat- lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
  2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Ubin Keramik yang tidak memenuhi ketentuan SNI Ubin Keramik secara wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.
  4. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 4. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

731, No.2014 4 (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

731, No.2014 5 LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 45/M-IND/PER/6/2014 TANGGAL : 2 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK – DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 LSPro PT. Ceprindo

Jl. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 4532451 Fax. (021) 4532582

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK – DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Penguji Balai Besar Keramik (BBK) – Kementerian Perindustrian Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322

C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK – DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA KETERANGAN 1 LSPro CENCERA - Kementerian Perindustrian Jl. Jend Ahmad Yani No.392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206296, 7206221 Fax. (022) 7205322 2 LSPro PT. SUCOFINDO SBU SICS Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015 3 LSPro PT. TÜV NORD INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338 www.djpp.kemenkumham.go.id

731, No.2014 6 4 LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK – DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (B2T) Jakarta – Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Jl. Letjen Suprapto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

www.djpp.kemenkumham.go.id