Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan verifikasi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Maret 2011 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 181