Pasal 5

(1) Dalam memberikan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait. (2) Ketentuan dan persyaratan pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.