Pasal 2

Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.75