Pasal 19

(1) Penetapan status penggunaan harus dilakukan terhadap seluruh BMN yang direncanakan untuk diserahkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/4/2011. (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi atau dana Tugas Pembantuan yang pengadaannya setelah tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.