Pasal 5

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan: a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c. potensi sumber daya Industri daerah; d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.