Pasal 3

(1) Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini.