Pasal 5

(1) Permohonan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat. (2) Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak permohonan Surat Pertimbangan Teknis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Direktur Pembina Industri.

(3) Ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.