Pasal 26

(1) Pengawasan dan pengendalian bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan Kementerian dan dapat melibatkan pemangku kepentingan. (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan lanjutan pada lokasi penanganan.