Pasal 3

(1) Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengajukan Surat Pernyataan Minat (Format A) menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditujukan kepada Menteri cq. Deputi Bidang Pembiayaan dengan tembusan kepada Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dengan melampirkan: a. surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang- kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum atau Peraturan Bank INDONESIA tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; b. data penerbitan KPR dalam bentuk daftar akad kredit yang telah diterbitkan; c. jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; d. rencana penerbitan KPR Sejahtera tahunan (Format B); dan e. Rencana Bisnis Bank (RBB). (2) Deputi Bidang Pembiayaan menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan untuk melakukan pengecekan dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pejabat/pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dokumen wajib menyusun dan menyampaikan hasil laporan pengecekan dokumen pernyataan minat (Format C) kepada Deputi Bidang Pembiayaan. (4) Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan Direktur Utama atau Direktur Utama bersama Direktur lainnya yang berwenang mewakili Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.