Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (2) Pelaporan hasil pembangunan rumah dilaksanakan oleh pengembang berupa laporan pelaksanaan pembangunan rumah yang telah KPR. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Menteri ini. (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembangunan PSU selesai dilaksanakan, pengembang belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi kewajibannya, maka pengembang akan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan PSU pada tahun- tahun berikutnya.