Pasal 12

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera, Satker BLU-Kemenpera wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan FLPP. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (3) Laporan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: a. alokasi dana untuk KPR Sejahterapada tahun anggaran berjalan; b. rencana penerbitan KPR Sejahtera berdasarkan alokasi dana untuk KPR Sejahterapada tahun anggaran berjalan; c. realisasi pencairan KPR Sejahtera; dan d. permasalahan dan tindaklanjut.

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir. (5) Laporan Pelaksanaan FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.