Pasal 4

(1) PNS yang memanfaatkan tambahan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga paling tinggi sebesar 6% (enam persen) atau dikenakan bagi hasil setara paling tinggi sebesar 6% (enam persen). (2) Suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat tetap selama jangka waktu (tenor) pemanfaatan tambahan bantuan dana (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif. (3) Jangka waktu (tenor) pemanfaatan tambahan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal II

Pada saat diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka: a. seluruh Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM-PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana Bantuan Uang Muka atau Bantuan Sebagian Biaya Membangun yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka Dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 412) harus dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan b. dalam hal belum dilakukan perubahan dan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM-PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana BUM atau BM sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatan tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh PNS serta penyaluran tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh BAPERTARUM-PNS melalui Lembaga Perbankan tidak dapat dilaksanakan; c. segala bentuk pemanfaatan tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh PNS serta penyaluran tambahan bantuan dana BUM atau BM oleh BAPERTARUM-PNS melalui Lembaga Perbankan yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BAPERTARUM- PNS dengan Lembaga Perbankan penyalur tambahan bantuan dana BUM atau BM sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berjalan sampai dengan hak dan kewajiban Para Pihak terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

SELAKU KETUA HARIAN BAPERTARUM-PNS

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN