Pasal 4

Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran 1, dan lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.