Pasal 10

(1) Persyaratan kabupaten/kota: a. surat usulan dari bupati/walikota dan/atau UPK/BKM yang dilengkapi dengan daftar data rinci penerima bantuan stimulan (by name by address); b. didahulukan kepada kabupaten/kota yang memiliki daftar data backlog rumah dan rumah tidak layak huni per desa/kelurahan; c. didahulukan kepada kabupaten/kota yang memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) daerah dalam mendukung pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya yang dituangkan dalam surat keterangan bupati/walikota; d. DIPA daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa anggaran untuk:

1. verifikasi usulan bantuan stimulan perumahan swadaya dari UPK/BKM;

2. penyusunan DED PB, PK, dan/atau pembangunan PSU;

3. pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan/atau

4. operasional pokja kabupaten/kota. e. data rinci sebagaimana dimaksud huruf a memuat informasi:

5. nama lengkap;

6. jenis kelamin;

7. nomor KTP;

8. umur;

9. pekerjaan;

10. alamat;

11. penghasilan;

12. jumlah tanggungan; dan

13. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto). (2) Bentuk surat usulan bupati/walikota dan/atau UPK/BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampir sebagaimana Lampiran V atau Lampiran VI; daftar data rinci penerima bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampir sebagaimana Lampiran VII A dan Lampiran VII B; daftar data backlog rumah dan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampir sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.