Pasal 4

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekon bidang pengembangan destinasi pariwisata, antara lain: a. advokasi/pendampingan pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha pariwisata; b. profil investasi; c. perencanaan kawasan destinasi pariwisata; d. perencanaan desain teknis; e. bimbingan teknis; atau f. pemantauan dan evaluasi Tugas Pembantuan. (2) Pelaksanaan Kegiatan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut untuk setiap tahunnya berpedoman pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.