Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, adil, tidak diskriminatif serta akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.