Pasal 7

(2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah

dan koperasi di bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan, dan pendanaan yang bersifat khusus,untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: