Pasal 7

(1) Pendanaan Badan Promosi Pariwisata INDONESIA yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan pada Direktorat Jenderal. (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.