Pasal 5

(1) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tidak sepenuhnya melakukan pelaksanaan indikator kinerjanya dapat diberikan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bentuk pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.